Pemerintah Percepat KDMP, Fokus Tidak Hanya Bangunan tetapi Operasional

Pemerintah sedang menggeser Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari sekadar proyek pembangunan fisik menjadi instrumen operasional ekonomi desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 13 Mei 2026 menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan 30 ribu Kopdes Merah Putih siap beroperasi pada Juli 2026. Hingga saat itu, tercatat 37.327 koperasi sedang dibangun di berbagai daerah, dengan 8.927 koperasi telah rampung 100 persen. Pemerintah juga menyiapkan peresmian simbolis 1.061 Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 16 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Angka tersebut menunjukkan bahwa percepatan tidak hanya berhenti pada seremoni. Pemerintah memulai operasional secara bertahap dari koperasi yang sudah siap, bukan memaksakan seluruh unit berjalan sekaligus. Pola ini penting karena koperasi desa membutuhkan kesiapan fisik, gerai, gudang, perlengkapan, pengelola, rantai pasok, dan model layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan memilih 1.061 unit sebagai tahap awal, pemerintah memiliki ruang untuk menguji tata kelola, memperbaiki hambatan lapangan, dan memperkuat standar operasional sebelum skala program diperluas.

Kritik bahwa KDMP hanya cepat dibangun tetapi lemah tata kelola perlu dilihat secara lebih proporsional. Justru karena koperasi adalah instrumen ekonomi yang menyentuh desa, prosesnya tidak bisa hanya diukur dari kecepatan pembangunan gedung. Pemerintah sudah mulai menempatkan aspek pengelolaan sebagai bagian penting dari percepatan. Dalam laporan 11 Mei 2026, disebutkan bahwa 1.000 koperasi yang disiapkan untuk operasional berasal dari sekitar 7.200 unit yang pembangunan fisik, gudang, gerai, dan kelengkapan operasionalnya telah selesai 100 persen.

Selain itu, pemerintah juga mulai memperkuat sisi kelembagaan dengan melibatkan kepala desa dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui percepatan operasionalisasi dan pelibatan pemerintah desa, KDMP diarahkan menjadi motor ekonomi lokal yang lebih dekat dengan kebutuhan warga, bukan badan usaha yang berdiri jauh dari struktur sosial desa. Pendekatan ini relevan karena koperasi desa hanya akan efektif jika memiliki legitimasi lokal, basis anggota yang aktif, dan kemampuan membaca kebutuhan ekonomi masyarakat.

Catatan ekonom mengenai pentingnya SDM, governance, model bisnis, dan akuntabilitas tetap perlu diperhatikan. Namun kritik tersebut seharusnya menjadi bahan penyempurnaan, bukan alasan untuk menolak program sejak tahap awal. KDMP dirancang untuk memperkuat distribusi barang, membuka ruang usaha lokal, menyerap tenaga kerja desa, serta meningkatkan posisi tawar petani, nelayan, UMKM, dan produsen lokal. Tantangannya memang besar, tetapi percepatan yang disertai tahapan operasional, keterlibatan pemerintah desa, dan evaluasi lapangan justru menunjukkan bahwa pemerintah sedang membangun ekosistem, bukan sekadar meresmikan bangunan.

Dengan demikian, peresmian dan percepatan KDMP lebih tepat dibaca sebagai fase transisi menuju penguatan ekonomi desa. Pemerintah perlu terus mengawal manajemen, transparansi, pendampingan, dan pengawasan agar manfaatnya nyata. Namun langkah awal ini tetap strategis karena desa membutuhkan lembaga ekonomi yang mampu menjadi agregator produksi, distribusi, dan layanan dasar. Bila tata kelola terus diperkuat, KDMP dapat menjadi instrumen penting untuk membawa aktivitas ekonomi lebih dekat ke masyarakat desa.